Pemkot Pontianak Salurkan 300 paket Bantuan dari Presiden

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan secara simbolis sebanyak 300 paket berupa beras masing-masing 10 kilogram bantuan dari Presiden RI Joko Widodo di Halaman Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, Rabu (22/9/2021). Penerima bantuan terdiri dari 104 orang penyandang disabilitas dan 196 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Satu diantara penerima bantuan, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pontianak, Muhammad Lutfi (49) menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah terutama bagi penyandang disabilitas. 

"Mudah-mudahan dengan bantuan ini sebagai awal mula perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas," ujarnya. 

Meskipun tidak semua penyandang disabilitas menerima bantuan ini, namun ia berharap kedepan mereka yang bisa mendapatkan bantuan pada periode selanjutnya.

"Kita juga menjelaskan kepada teman-teman mungkin ini untuk tahap sekarang dulu," katanya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, bantuan beras dari Presiden ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Sebab masih banyak warga yang masih membutuhkan bantuan seperti ini.

"Kita berharap ini bisa memberikan semangat kepada masyarakat untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari ditengah pandemi Covid-19," imbuhnya.

Dikatakannya, pemerintah pusat dan daerah senantiasa memperhatikan rakyatnya sehingga jangan sampai ada warga yang mengalami masalah kesehatan maupun sosial.

"Kemudian manfaatkan fasilitas pemerintah seperti pengobatan gratis dan pendidikan gratis hingga SMA," pesan Edi.

Ia meminta camat dan lurah untuk bisa memediasi warga yang memang sudah seharusnya mendapatkan haknya. Selain bantuan beras, ada juga bantuan lainnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan yang bersifat parsial serta stimulan.

"Baik dari pemerintah provinsi, kota, BUMN, BUMD dan masyarakat yang langsung membantu warga lainnya," tuturnya.

Kepada Dinsos Kota Pontianak, Edi meminta agar Dinsos bisa menyajikan data yang akurat dan faktual. Misalnya ada klaster penduduk yang sangat miskin dan hampir miskin. 

"Saya berharap jangan ada satupun warga Kota Pontianak yang tidak diperhatikan, petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di lapangan saya harap bisa memetakan serta melihat kondisi masyarakat," ucapnya.

Kepala Dinsos Kota Pontianak Darmanelly menjelaskan, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat 22.854 rumah tangga. Dari jumlah tersebut yang sudah mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 9.536 KK, program BPNT sebanyak 18.608 KK serta yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai sebanyak 9.000 KK.

"Memang masih ada yang belum mendapatkan bantuan tetapi itu kita sesuaikan dengan desilnya," terangnya.

Menurutnya, warga yang terkategori miskin dan sangat miskin dipastikan sudah mendapatkan bantuan. Misalnya yang mendapatkan bantuan PKH rumahnya diperbaiki, jika listrik dan air bersihnya tidak ada maka difasilitasi, anaknya bersekolah, terus kesehatannya ditanggung BPJS. 

"Jadi banyak sekali bantuan yang kita arahkan kepada masyarakat yang masuk kategori sangat miskin sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut mereka bisa keluar dari kemiskinan," pungkasnya. (prokopim)

Bekali Pelaku Kriya Hasilkan Foto Produk Jadi Daya Tarik

PONTIANAK - Salah satu upaya Dekranasda Kota Pontianak dalam membantu pelaku kriya untuk mengembangkan produknya adalah dengan menggelar pelatihan fotografi produk bagi pelaku kriya Kota Pontianak di Gedung UMKM Center, Selasa (21/09/2021).

Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie mengatakan, melalui pelatihan ini pelaku kriya belajar memahami perubahan perilaku konsumen selama pandemi, cara memotret gambar produk, cara membangun branding di dunia digital, mengembangkan pemasaran digital, mengembangkan rencana bisnis digital serta mendatangkan penjualan. Pandemi Covid-19 mengubah perilaku konsumen dari transaksi jual beli dengan tatap muka berubah menjadi transaksi melalui digitalisasi. Dengan perubahan pola itu, pelaku kriya dituntut untuk memasarkan produk secara digital dengan memposting foto-foto produk yang menarik agar konsumen tertarik untuk membeli.

"Produk akan menarik bila difoto dengan baik, kalau hanya memfoto saja tanpa ada ilmunya nggak kelihatan cantiknya, maka kita bantu pelaku kriya dengan melaksanakan pelatihan ini," ujarnya.

Perkembangan pesat industri e-commerce di Indonesia serta munculnya tren baru pada era new normal menjadikan sektor jual beli melalui marketplace sangat penting dalam mempromosikan dan memasarkan produk, konsumen melihat dan membeli produk kriya melalui foto yang ditampilkan. Terlebih sejak pandemi melanda, barang-barang yang dijual melalui marketplace justru lebih banyak diminati konsumen sehingga Dekranasda akan membantu pelaku kriya memasarkan produknya melalui marketplace.

"Selain dengan pelatihan fotografi produk, Dekranasda Kota Pontianak dalam waktu dekat juga akan menjalin kerjasama dengan Bukalapak, Dana dan Tokopedia," tutur Yanieta.

Satu diantara pelaku kriya di bidang fashion, Nina Kartanineka menuturkan bahwa selama pandemi omzet penjualannya turun 50 persen setiap bulannya, Dia yang tadinya berjualan offline seperti pameran maupun galeri, kini mulai merambah ke marketplace.

"Mau atau nggak mau kita harus masuk marketplace, kalau marketplace itu kan fotonya harus menarik," ungkapnya.

Menurut Nina, agar foto produk menarik diperlukan ilmu bukan hanya sekedar foto tetapi bagaimana mengambil foto yang menarik sehingga menjadi menjadi daya tarik pembeli untuk melakukan transaksi, 

"Kalau sekedar foto pasti bisa, tapi perlu ilmu bagaimana foto itu menarik pembeli, perlahan lahan harus terus belajar karena kesempatan untuk kita ikut pelatihan juga ada, salah satunya dengan pelatihan ini dan sangat penting untuk pemasaran produk di marketplace," pungkasnya. (prokopim)

Teken Kontrak Kerja Guru PAUD dan Pendampingan Dapodik Bagi Operator PAUD PKK Kota Pontianak

PONTIANAK - Sebanyak 65 orang guru PAUD PKK Kota Pontianak melakukan kontrak kerja untuk tahun ajaran 2021/2022 di aula rumah dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (21/9/2021).

Penandatanganan dilakukan secara simbolis sekaligus penyerahan kontrak kerja yang diserahkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie.

"Kontrak kerja yang dibuat merupakan kesepakatan antara guru PAUD PKK dengan PKK Kota Pontianak yang memuat poin-poin hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Menurutnya, sistem perekrutan guru PAUD PKK Kota Pontianak telah berubah sejak dua tahun terakhir. TP PKK Kota Pontianak telah memberlakukan kontrak kerja setahun sekali berdasarkan hasil evaluasi kinerja guru PAUD PKK.

"Jika nanti katakanlah dalam satu tahun hasil evaluasinya kurang bagus maka tidak lagi diperpanjang kontraknya, kalau bagus tetap kita perpanjang, " jelas Yanieta.

Selain itu, dia meminta agar Kelompok Kerja (Pokja) 2 Tim Penggerak PKK Pontianak rutin melakukan monitoring setiap satu bulan sekali terhadap 31 PAUD PKK se-Kota Pontianak.

"Saya minta administrasi PAUD harus lengkap karena masih ada laporan ke saya, buku laporannya kosong, apapun yang kita kerjakan harus terdata dan ada buku laporannya," ungkapnya.

Menurutnya, ingatan seseorang itu terbatas sehingga diperlukan buku kegiatan yang harus diisi setiap melakukan aktivitas kegiatan.

"Kita tidak mungkin mengingat sebulan yang lalu mengerjakan apa sehingga setiap hari harus ada mengisi buku kegiatan," imbuhnya.

Selain penandatanganan kontrak kerja guru PKK juga dilaksanakan pendampingan data pokok pendidikan (Dapodik) bagi operator PAUD PKK Kota Pontianak. Sebagai penyelenggara dan pengelola PAUD PKK sudah seharusnya memiliki data yang valid. 

"Kita akan didampingi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak agar bisa menertibkan data penduduk dan tenaga kependidikan, data siswa, data sarana dan prasarana," paparnya.

Guru PAUD PKK Percontohan SD Pertiwi, Rahmania menyambut baik dilaksanakannya perjanjian kontrak kerja Guru PAUD PKK Kota Pontianak tahun 2021.

"Seharusnya memang ada perjanjian ini sehingga kedua belah pihak sama-sama memahami tugas dan jawab yang harus kita lakukan," sebutnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk ruang publik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak Firayanta menerangkan, ruang publik di Kota Pontianak ditargetkan akan ditambah 10 titik hingga tahun 2025. Dari 10 titik ruang publik tersebut, ada beberapa diantaranya sudah bisa direalisasikan. 

"Saat sekarang setiap kecamatan dan kelurahan memiliki ruang terbuka publik, hanya sebagian masih belum ditata dan dimanfaatkan maksimal," ujarnya usai ekspos laporan akhir perencanaan master plan ruang publik di Ruang Pontive Center, Selasa (21/9/2021).

Berkaitan RTH, pengembangan ruang publik di Kota Pontianak tidak seluruhnya menjadi hutan kota. Taman dengan konsep tema juga menjadi bagian dari RTH. Oleh sebab itu, pembahasan master plan ruang publik menjadi acuan kedepan untuk pengembangan RTH yang sudah ditetapkan pada tata ruang. Memang dalam menyusun master plan ruang publik secara umum ada 16 lokasi. 

"Namun dari jumlah tersebut sudah kita susun skala prioritasnya, untuk jangka pendek ada kurang lebih 10 ruang terbuka publik yang bisa di kembangkan pada jangka waktu hingga 2025," sebutnya.

Firayanta memaparkan, RTH ini sejatinya sudah ditetapkan pemerintah sebagai syarat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yakni 20 persen merupakan RTH publik dan 10 persen RTH private. Hanya, kata dia, di dalam RTRW tersebut belum ditentukan temanya. Sebab tidak semua RTH harus dijadikan hutan kota. Ada pula yang mungkin dijadikan taman-taman kota, taman yang menjadi obyek penelitian dan wisata. Untuk itu pihaknya menyusun road map ruang publik dengan tema untuk mengisi RTH yang sudah ditetapkan.

"Serta kawasan non hijau dengan posisi strategis tetapi masih belum termanfaatkan dan ditata maksimal," ungkapnya.

Banyak lokasi yang dinilai memiliki tempat strategis sehingga dibuat perencanaan agar kedepan ada gambaran penataan kawasan ruang terbuka publik di Kota Pontianak. Dirinya berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat melalui APBN. Ruang terbuka publik ini diharapkan akan memperkaya ruang publik yang bisa dinikmati masyarakat Kota Pontianak.

"Baik yang sifatnya bangunan maupun ruang terbuka yang alami seperti kawasan tepi sungai, kawasan pendukung rusun dan lainnya," sebutnya. (prokopim)