Sedang memuat ...

Kepala Bappeda: RPD Patokan Susun RKPD dan SKPD

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024. Hal itu menyusul Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) ditujukan kepada daerah yang wali kota atau bupatinya akan berakhir masa jabatannya di tahun 2023 nanti.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Sidiq Handanu menjelaskan, RPD ditargetkan selesai pada bulan Maret tahun depan. Dia menerangkan mulai tahun 2024 mendatang, RPJMD tidak lagi berlaku dan diganti dengan RPD.

“Kita sudah harus mulai karena untuk menyusun RKPD Tahun 2024 pedomannya dari RPD ini. Demikian juga SKPD, untuk membuat Renja patokannya adalah Renstra. Dan Renstra patokannya RPD ini,” paparnya usai Paparan Penyusunan RPD, di Ruang Pontive Center, Selasa (4/10/2022).

Sidiq menambahkan, di dalam konsep pembangunan suatu daerah terkandung visi dan misi. Untuk mencapai misi tersebut, ditetapkan melalui tujuan dan ditunjang dengan sasaran. Dari sasaran itulah, lanjutnya, menentukan tepat atau tidaknya target sesuai visi dan misi.

“Implementasinya akan bertepatan dengan pemilihan kepala daerah, saat itu kita belum bisa akomodir visi dan misi, sehingga perlu berpatokan kepada RPD ini dalam rangka mengisi kekosongan nanti,” tuturnya.

Ia menekankan agar dalam perumusan RPD harus memperhatikan kendala dan permasalahan pembangunan di daerah, sehingga dapat diperoleh rumusan sasaran, serta strategi dan kebijakan pembangunan yang tepat.

“Rumusan RPD harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan yang kita hadapi ke depan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meminta OPD menyusun RPD untuk menjadi pedoman dalam menjawab isu strategis Kota Pontianak. Di dalam evaluasi Kemendagri sebelumnya, ada beberapa catatan dalam dokumen RPJMD. Hal ini harus menjadi atensi dalam penyusunan RPD.

 
Beberapa hal itu antara lain peningkatan penelitian saat proses penyusunan serta menambah pemahaman tentang capaian kinerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta hal lainnya terkait penyusunan strategis RPJMD.

“Pendapatan per kapita atau daya beli masyarakat meningkat, jadi lengkap. Mungkin tidak semuanya paham, namun harus didalami dengan baik, sehingga segala kinerja menjadi benar. Tentunya hal ini harus berdasarkan fakta di lapangan,” pungkasnya. (kominfo/bappeda)

Evaluasi Penyelenggaraan Smart City Kota Pontianak Tahun 2022

PONTIANAK - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Zulkarnain mengatakan, Kota Pontianak merupakan satu di antara banyaknya kota di seluruh Indonesia yang telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Smart City. Dia menyebut hal tersebut mendapat apresiasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tergabung sebagai asesor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Disahkannya Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak Smart City, lanjut dia, selain dapat menyediakan payung hukum, juga mengajak peran masyarakat di setiap sektor untuk menjalankan aturan yang baru saja berlaku.

“Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak punya pedoman dan menjadi payung hukum untuk melakukan enam dimensi dari Smart City tersebut. Perlahan kita akan menjalankan programnya,” ungkapnya usai Evaluasi Smart City Kota Pontianak Tahun 2022 bersama Kemenkominfo secara virtual, di Ruang Pontive Center, Senin (3/10/2022).

Sebelum dibentuknya Perda tersebut, pedoman Pemkot Pontianak dalam melaksanakan Smart City mengacu pada Peraturan Walikota (Perwa) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Masterplan Pontianak Smart City. Zulkarnain menerangkan, diperkuatnya oleh Perda yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak itu diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Perwa dan Perda memang tidak jauh berbeda. Perda sifatnya secara umum, kalau Perwa ada batasan tertentu. Perda bisa mengikat kepada seluruh masyarakat untuk menjalankan kewajiban serta mendapatkan haknya,” papar dia.

Selain masyarakat, Perda tersebut juga menyasar pemangku kebijakan, pihak swasta seperti perbankan, instansi korporat dan yang sejajar. Melalui implementasi program Smart City yang terdiri dari Smart Society, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart Government dan Smart Mobility itu, sebut Zulkarnain, memberikan nilai tambah kepada Kota Pontianak bagi penilaian.

“Pada intinya kami ingin mengurangi informasi hoaks di masyarakat, selain itu agar literasi digital bisa terus terlaksana sehingga menangkal dampak negatif dunia maya serta segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi, akan dijawab lewat Perda itu,” ujarnya.

Seperti diketahui, terpilihnya Kota Pontianak sebagai Smart City oleh Kemenkominfo sejak tahun 2017 hingga sekarang karena dinilai mampu menerapkan prinsip efisiensi serta efektivitas dengan memanfaatkan teknologi informasi pada seluruh sektor pemerintahan, khususnya pelayanan kepada masyarakat.

“Penerapan Smart City juga seiring dengan Visi dan Misi Kota Pontianak di mana pelayanannya didukung teknologi informasi dalam upaya mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat,” pungkas Zulkarnain. (kominfo)

HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional

PONTIANAK - Memperingati Hari Guru Nasional 2022 dan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para guru yang telah mengabdikan dirinya untuk kemajuan dunia pendidikan di Kota Pontianak. 

"Atas nama Pemerintah Kota Pontianak dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para guru khususnya di Kota Pontianak," ujarnya pada Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru se-Kalbar dalam rangka HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional di Halaman IKIP PGRI Pontianak, Senin (3/10/2022).

Kota Pontianak, lanjutnya, sebagai kota dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi se-Kalbar, yakni 79,93, tidak terlepas dari peran para guru dan tenaga pendidik dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pihaknya terus berupaya mendongkrak IPM tahun-tahun berikutnya. Selain itu tak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat dan angka pengangguran bisa ditekan.

"Dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan para guru, kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Pontianak khususnya dan Kalbar umumnya," ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson, atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, komitmen dan segala ikhtiar yang telah dilakukan oleh para guru dan tenaga pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. 

"Melalui wadah Porseni Guru se-Kalbar ini, semoga peran guru semakin berkembang dan dapat meningkatkan kontribusi dan mutu layanan di dunia pendidikan di Kalbar," ungkapnya.

Harisson menambahkan, kegiatan Porseni Guru se-Kalbar yang digelar oleh PGRI Provinsi Kalbar ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam mengembangkan sportivitas dan kreativitas serta kerjasama tim yang terkoordinasi menjalin kebersamaan, berkompetisi secara sehat dan berkualitas serta penuh persaudaraan yang bermakna. 

"Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan selamat memperingati Hari Guru Nasional dan HUT ke-77 PGRI, semoga peran guru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus berkembang dan semakin profesional demi kemajuan bangsa," pungkasnya. (prokopim)

Jalan Sungai Landak Jadi Zona CFD Setiap Minggu

PONTIANAK - Jalan Sungai Landak menjadi kawasan Car Free Day (CFD) baru di wilayah Kecamatan Pontianak Timur. Jalan yang terdiri dari dua jalur, yakni Jalan Sungai Landak Timur dan Sungai Landak Barat, bagian Barat ditutup bagi akses kendaraan bermotor setiap Minggu pagi. Di zona CFD tersebut, warga bisa melakukan berbagai aktivitas, mulai dari olahraga jogging, sepeda, senam dan lainnya. Pelaku UMKM juga diberi ruang untuk berjualan dagangannya seperti kuliner maupun produk UMKM lainnya.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mendukung dan mengajak masyarakat, khususnya di Pontianak Timur untuk meramaikan kawasan CFD ini untuk melakukan aktivitas yang produktif. Setelah mengalami pandemi selama dua tahun, mulai tahun ini seluruh kegiatan mulai berangsur normal dalam rangka pemulihan kondisi traumatik serta pemulihan ekonomi masyarakat.

"Dengan adanya kawasan CFD ini bisa menjadi tempat rekreasi masyarakat terutama olahraga serta menunjang para pelaku usaha mikro untuk berjualan," ujarnya usai meresmikan kawasan CFD di Pontianak Timur, Minggu (2/10/2022).

Menurutnya, penyediaan sebuah kawasan CFD merupakan upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Masyarakat bisa mengisi waktu liburnya dengan melakukan aktivitas bermanfaat dengan berolahraga atau hanya sekadar menikmati kuliner bersama keluarga di kawasan CFD di sini. Terlebih, di kawasan ini tersedia berbagai produk-produk unggulan khas Pontianak Timur yang mungkin jarang ditemui di hari-hari biasa terutama kuliner.

"Yang terpenting adalah kesehatan dengan melakukan aktivitas gerak atau berolahraga, Insya Allah tubuh sehat dan produktif," tuturnya.

Edi mengungkapkan, pihaknya sedang berupaya mencari lahan-lahan yang lebih luas untuk membangun ruang publik yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat beraktivitas seperti membangun taman di Pontianak Timur.

"Kita sedang usahakan untuk mencari lahan untuk membangun ruang publik yang lebih representatif selain membangun infrastruktur yang berkualitas khususnya di Pontianak Timur," ungkapnya.

Camat Pontianak Timur, Ismail menuturkan, sejalan dengan tema HUT ke-77 RI tahun ini, 'Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat', maka pihaknya bersama tokoh-tokoh masyarakat di Pontianak Timur berupaya untuk bangkit dengan menghidupkan kembali berbagai aktivitas kemasyarakatan terutama aktivitas olahraga.

"Pada pagi hari ini kami berinisiatif untuk menjadikan kawasan Jalan Sungai Landak ini yang terdiri dari dua jalur, satu jalurnya ditutup bagi akses kendaraan setiap hari Minggu pagi sebagai kawasan CFD bagi warga untuk melakukan aktivitas olahraga dan sebagainya," ucapnya.

Ia berharap dengan aktivitas olahraga setiap Minggu di kawasan ini, nantinya kawasan CFD ini menjadi tempat masyarakat berinteraksi dan melakukan aktivitas yang bermanfaat dalam mengisi waktu senggang. 

"Yang tidak kalah pentingnya adalah kita memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk berjualan pada kesempatan ini selain warga beraktivitas olahraga," katanya.

Hambali (47), satu di antara warga Pontianak Timur, mengaku senang dengan disediakannya ruang bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga. Sebab, biasanya setiap hari Minggu, ia sekeluarga melakukan aktivitas olahraga di pusat kota.

"Dengan adanya CFD di sini, kami tidak perlu jauh-jauh lagi untuk berolahraga dan bersantai bersama keluarga," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak kini tengah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) USAID Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH) Tangguh. Program ini merupakan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman, serta perilaku higiene (WASH) di daerah perkotaan yang rentan dan memperkuat layanan WASH dan pengelolaan sumber daya air (PSDA) yang berketahanan iklim. 

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidiq Handanu menjelaskan, Kota Pontianak dipilih Bappenas sebagai daerah yang menerima pendampingan dari program USAID IUWASH Tangguh untuk periode 2022–2027 bersama dengan 38 daerah kabupaten/kota di 8 provinsi. Program ini penting karena Pontianak hanya memiliki luas 118,31 km2 dan jumlah penduduk sekitar 663.713 jiwa. Jumlah itu terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini sangat berdampak pada upaya pemenuhan layanan dasar dan program pemerintah daerah, termasuk untuk pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, serta perbaikan perilaku higiene masyarakat. 

"Target SPM untuk akses air minum Layak di Kota Pontianak sebesar 90 persen, sedangkan target sanitasi aman sebesar 13 persen dan target sanitasi layak sebesar 90 persen. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak tahun 2021, capaian akses air minum layak sebesar 89,84 persen, sedangkan capaian sanitasi aman sebesar 12,34 persen dan capaian sanitasi layak sebesar 99,64 persen," terangnya ketika membuka Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) USAID IUWASH Tangguh, Jumat (30/9/2022).

Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen mendukung Pemerintah Pusat untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di antaranya pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu memperhatikan peluang maupun tantangan yang mungkin dihadapi. 

"Program pendampingan seperti halnya USAID IUWASH Tangguh, menjadi peluang untuk mendukung upaya percepatan pemenuhan layanan air minum dan sanitasi yang aman dan perbaikan perilaku hygiene masyarakat. Karenanya Pemerintah Kota Pontianak menyambut gembira dan sangat mendukung pelaksanaan program USAID IUWASH Tangguh dan tentunya mengharapkan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah khususnya Kota Pontianak dengan USAID IUWASH Tangguh," kata Sidiq Handanu.

Sidiq menjelaskan, kehadiran USAID IUWASH Tangguh di Kota Pontianak merupakan salah satu potensi kerja sama dan kolaborasi bagi pemerintah daerah untuk mempercepat proses peningkatan akses air minum dan sanitasi di masing-masing daerah. Dia berharap penyusunan RKT ini dapat memperkuat kolaborasi sebagai upaya akselerasi peningkatan akses air minum dan sanitasi yang aman serta perbaikan perilaku higiene, khususnya di Kota Pontianak. Kolaborasi ini akan berlangsung sejak Oktober 2022 sampai September 2023.

"Kami mengharapkan RKT kolaborasi Pemerintah Kota Pontianak dengan USAID IUWASH Tangguh bisa dilaksanakan dengan baik dan hasil RKT merupakan kegiatan yang memang dibutuhkan dan dapat dilaksanakan," tutupnya.

Investment Specialist Tim USAID IUWASH, Enjang Hasanudin menerangkan mereka bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk memastikan akses air dan sanitasi untuk semua dan menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman , tangguh, dan berkelanjutan. Dalam prosesnya, mereka menggunakan pendekatan Sistem IUWASH Tangguh Terintegrasi (IRIS/Integrated Resilient IUWASH Systems) yang menyelaraskan tindakan dan insentif antara pelaku hulu dan hilir, bekerja sama dengan para pemangku kepentingan utama melalui kemitraan yang memperlancar lingkungan pendukung dan faktor pendukung utama, seperti keuangan dan data.

"Tim USAID IUWASH Tangguh akan memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Indonesia, sektor swasta, dan pemangku kepentingan masyarakat untuk mencapai empat tujuan, yakni penguatan tata kelola dan pembiayaan sektor WASH dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA); peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi yang aman, berketahanan iklim, dan inklusif masyarakat miskin; peningkatan PSDA untuk mendukung layanan air minum yang tangguh; dan peningkatan adopsi perilaku dan peningkatan partisipasi dan peran kepemimpinan perempuan yang berkontribusi pada peningkatan WASH dan PSDA," tutupnya. (*)

Rapat Pleno dan Business Matching TPAKD Kota Pontianak

PONTIANAK - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak terus berupaya mendorong pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM. Di antara upaya itu adalah meningkatkan akses produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi dana pensiunan serta fasilitas pembayaran kepada masyarakat.

“Di mana kebijakan permodalan pemasaran serta belum optimalnya peran serta pihak swasta dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah,” jelas Sekretaris Daerah, Mulyadi usai membuka kegiatan Rapat Pleno TPAKD Kota Pontianak Tahun 2022 di Ruang Aula Muis Amin Bappeda Kota Pontianak, Kamis (29/9/2022).

Dia menjelaskan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak tahun 2020-2024, tertuang tujuan dan sasaran yaitu meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, kreativitas dan daya saing masyarakat melalui dukungan peningkatan literasi dan akses keuangan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan dalam rangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, ia menyebut keberadaan sistem keuangan seharusnya dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk dapat menjalankan transaksi ekonominya serta berperan sebagai tulang punggung perekonomian.

“Sebagaimana kita ketahui pemerintah pusat telah resmi menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak, dampak dari penyesuaian tersebut sudah dirasakan masyarakat khususnya UMKM,” ungkapnya.

Kontribusi sektor keuangan perlu dioptimalkan dengan membuka jasa akses keuangan seluas mungkin. Dengan dibentuknya TPAKD Kota Pontianak, menjadi langkah bersama untuk menggugah semangat kerjasama dan kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pemangku kepentingan terkait agar memudahkan akses jasa keuangan kepada masyarakat. Peran TPAKD sangat penting sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak.

“Tugas TPAKD kedepan untuk segera mengimplementasikan program yang telah dibuat, melihat kebutuhan permodalan masyarakat, khususnya UMKM guna mengembangkan usahanya. Nantinya akan ada terobosan baru dalam mengakses keuangan lebih produktif,” pungkas Mulyadi. (kominfo)