|
BERDIRINYA KOTA PONTIANAK Pada tanggal 24 Rajab 1181 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi, rombongan Syarif Abdurrahman Alkadrie membuka hutan di persimpangan tiga Sungai Landak Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal dan tempat tersebut diberi nama Pontianak. Berkat kepemimpinan Syarif Abdurrahman Alkadrie, Kota Pontianak berkembang menjadi kota Perdagangan dan Pelabuhan. Tahun 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman Alkadrie dinobatkan sebagai Sultan Pontianak Pertama. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Mesjid Raya Sultan Abdurrahman Alkadrie dan Istana Kadariah, yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Adapun Sultan yang pernah memegang tampuk Pemerintahan Kesultanan Pontianak: 1. Syarif Abdurrahman Alkadrie memerintah dari tahun 1771-1808 2. Syarif Kasim Alkadrie memerintah dari tahun 1808-1819. 3. Syarif Osman Alkadrie memerintah dari tahun 1819-1855. 4. Syarif Hamid Alkadrie memerintah dari tahun 1855-1872. 5. Syarif Yusuf Alkadrie memerintah dari tahun 1872-1895. 6. Syarif Muhammad Alkadrie memerintah dari tahun 1895-1944. 7. Syarif Thaha Alkadrie memerintah dari tahun 1944-1945. 8. Syarif Hamid Alkadrie memerintah dari tabun 1945-1950. SEJARAH PEMERINTAHAN KOTA
Selanjutnya 2 tahun kemudian setelah Sultan Kerajaan Pontianak dinobatkan, maka pada Hijrah sanah 1194 bersamaan tahun 1778, masuk dominasi kolonialis Belanda dari Batavia (Betawi) utusannya Petor (Asistent Resident) dari Rembang bernama WILLEM ARDINPOLA, dan mulai pada masa itu bangsa Belanda berada di Pontianak, oleh Sultan Pontianak. Bangsa Belanda itu ditempatkan di seberang Keraton Pontianak yang terkenal dengan nama TANAH SERIBU (Verkendepaal). Dan baru pada tanggal 5 Juli 1779, 0.1. Compagnie Belanda membuat
perjanjian (Politiek Contract) dengan Sultan Pontianak tentang penduduk
Tanah Seribu (Verkendepaal) untuk dijadikan tempat kegiatan bangsa
Belanda, dan seterusnya menjadi tempat/kedudukan Pemerintah Resident
het Hoofd Westeraffieling van Borneo (Kepala Daerah Keresidenan
Borneo lstana Kadariah Barat), dan Asistent Resident het Hoofd der
Affleeling van Pontianak (Asistent Resident Kepala Daerah Kabupaten
Pontianak) dan selanjutnya Controleur het Hoofd Onderaffleeling
van Pontianak/ Hoofd Plaatselijk Bestur van Pontianak (bersamaan
dengan Kepatihan) membawahi Demang het Hoofd der Distrik Van Pontianak
(Wedana) Asistent Demang het Hoofd der Onderdistrik van Siantan
(Ass. Wedana/ Camat) Asistent Demang het Hoofd der Onderdistrik
van Sungai Kakap (Ass. Wedana/Camat). PLATSELIJK FONDS Berada dibawah kekuasaan Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van Pontianak (semacam Bupati KDH Tk. II Pontianak). Plaatselijk Fonds merupakan badan, yang mengelola dan mengurus Eigendom (milik) Pemerintah, dan mengurus dana /keuangan yang diperoleh dari : Pajak, Opstalperceelen, Andjing Reclame, Minuman keras dan Retribusi Pasar, penerangan jalan, semuanya berdasarkan Verordening/Peraturan yang berlaku. Daerah kerja Platselijk Fonds adalah daerah Verkendepaal (Tanah Seribu). Pimpinan Plaatselijk Fonds terdiri dari : Voorziter (Ketua) Beheerder Staadfonds (Pimpinan selain Voorzter), Sekretaris. Behercomisie dibantu beberapa Comisieleden (Pengawasan) Plaatselijk Fonds, setelah pendaratan Jepang, praktis terhenti, terkecuali soal kebersihan, dan bekerja kembali dengan pimpinan tentara Jepang, setelah masuk tenaga sipil Jepang dan adanya Kenkarikan (semacam Asisten Resident) Jepang, maka Platselijk Fonds dihidupkan kembali berganti nama SHINTJO yang dipimpin orang Indonesia yaitu Alin. Bp. MUHAMMAD ABDURRACHMAN sebagai SHINTJO dan untuk Pimpinan Pemerintah Sipil tetap ada Demang & Ass. Demang dengan nama Jepang adalah GUNTJO. STADSGEMEENTE (LAMDSHAAP GEMEENTE) Berdasarkan Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus
1946 No. 24/1/1940 PK yang disahkan/Goedgskeurd de Resident der
WesteraMeeling Van Borneo (Dr. J VAN DER SWAAL) menetapkan sementara
sebagai berikut: Masa jabatan Syahkota R. SOEPARDAN 1 Oktober 1946 dan berakhir awal tahun 1948, untuk selanjutnya berdasarkan penetapan Pemerintah Kerajaan Pontianak diangkat ADS. HIDAYAT, dengan jabatan BURGERMESTER Pontianak sampai tahun 1950. PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK Pembentukan Stadsgerneente bersifat sementara, maka Besluit Pemerintah
Kerajaan Pontianak Walikota pertama ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah NY. ROHANA MUTHALIB, sebagai wakil Walikota Pontianak, dan apa sebab kedudukannya sebagai Wakil Walikota Pontianak, mengingat pasal 25 dari U.U. Ketua Pontianak sebagai Walikota hanya dapat diangkat lelaki yang menurut keputusan Hakim. KOTA BESAR PONTIANAK Sebagai pengganti NY. ROHANA MUTHALIB, oleh Pemerintah diangkat SOEMARTOYO, sebagai Walikota Besar Pontianak, mengingat peralihan Kekuasaan Swapraja Pontianak kepada Bupati/Kabupaten Pontianak tidak termasuk, maka Pemerintah Daerah Kota Besar Pontianak berstatus Otonom. PEMERINTAH DAERAH Sesuai dengan perkembangan Tata Pemerintahan, maka dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan LANDSCHAP GEMEENTE, ditingkatkan menjadi KOTA PRAJA Pontianak. Pada masa ini Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah ( Otonomi Daerah ). PEMERINTAH Selanjutnya perkembangan Pemerintah Kota Praja Pontianak berubah dan sebutannya yaitu dengan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No.5 Tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1964 dan Undang Undang No. 18 Tahun 1965, maka berdasarkan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja Pontianak No. 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965, nama Kota Praja Pontianak diganti menjadi KOTAMADYA PONTIANAK. Kemudian dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1974, maka sebutan/nama Kotamadya
Pontianak berubah menjadi KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.
Lambang Kota Pontianak digambarkan sebagai berikut : - Bentuk Lambang berupa bulatan Kubah Bentuk dari keseluruhan Lambang Daerah ialah bulatan Kubah bertumpu pada pita bertulisan KOTA PONTIANAK, yang berarti KOTA PONTIANAK didirikan dengan ditandai berdirinya sebuah Masjid sebagai lambang Keagungan Tuhan Yang Maha Esa. DARI SUDUT WARNA DAN MAKNA Warna dasar kuning emas melambangkan Keagungan Hijau daun melambangkan kesuburan Bulatan Kubah melambangkan harapan Daun karet dan kelapa melambangkan usaha pokok masyarakat untuk
mencapai kemakmuran.
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia merubah sebutan untuk Pemerintah Tingkat 11 Pontianak menjadi sebutan Pemerintah Kota Pontianak. Adapun nama-nama Kepala Wilayah yang pernah memerintah di Kota Pontianak adalah sebagai berikut :
|
